Jakarta - Melati News - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi PKBM Indonesia. Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari 19 hingga 21 Februari 2025, bertempat di Aula Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ir. Ahmad Riza Patria, MBA. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa PKBM bukan hanya sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga garda terdepan dalam membangun masa depan anak bangsa di tengah berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi, geografis, maupun sosial. PKBM hadir sebagai jembatan harapan bagi mereka yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Masih ada sekitar 4 juta anak yang tidak bersekolah di Indonesia. Ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi realitas yang membutuhkan perhatian dan aksi nyata dari kita semua. Kita tidak bisa membangun bangsa ini hanya dengan mimpi, tetapi harus dengan langkah konkret untuk memastikan setiap individu mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan,” ujar Patria.
Sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia menyoroti bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan desa bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. PKBM memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang dapat mengubah wajah desa.
“Dengan lebih dari 10.000 PKBM yang tersebar di seluruh Indonesia, kita memiliki peluang besar untuk memastikan setiap anak desa, setiap pemuda, dan bahkan para orang tua mendapatkan akses pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal mereka. Kita berbicara tentang Generasi Emas 2045, yang akan membawa Indonesia ke kejayaan 100 tahun kemerdekaan. Namun, generasi emas itu tidak akan terwujud jika masih ada jutaan anak yang putus sekolah dan pemuda desa yang tidak memiliki keterampilan,” tambahnya.
PKBM diharapkan menjadi motor penggerak pendidikan di desa, dengan memperkuat program pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal, hingga pembinaan kewirausahaan di desa. Sinergi antara PKBM dan program pembangunan desa menjadi kunci utama untuk menciptakan lebih banyak wirausaha muda dan tenaga kerja terampil yang siap menghadapi tantangan zaman.
Dalam kesempatan ini, Ahmad Riza Patria juga mengajak seluruh peserta Rakornas dan Rakernas untuk menjadikan forum ini sebagai titik awal gerakan besar dalam menuntaskan masalah anak tidak sekolah di desa. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara PKBM dan pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung program pendidikan masyarakat desa.
“Setiap desa menerima Dana Desa dari pemerintah pusat, dengan besaran antara 700 juta hingga 1,5 miliar rupiah per tahun. Dari dana tersebut, minimal 20% dialokasikan untuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan bencana. Dana ini juga bisa digunakan untuk memberikan insentif bagi pengajar PKBM, menangani anak tidak sekolah, dan menggalakkan gerakan kembali bersekolah. Saya meminta para pengelola PKBM untuk segera berkoordinasi dengan kepala desa agar bantuan ini dapat terealisasi,” ungkapnya.
Pengelola PKBM Melati, Ida Tomasoa, yang turut hadir dalam Rakornas dan Rakernas ini, menyampaikan harapannya agar sinergi antara PKBM dan pemerintah terus diperkuat. Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah tertinggal.
“Kami berharap hasil dari Rakornas dan Rakernas ini dapat segera ditindaklanjuti di tingkat daerah, sehingga PKBM semakin berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing,” ujar Ida Tomasoa.
Rakornas dan Rakernas Forum Komunikasi PKBM Indonesia ini diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari kepala dinas, kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pengelola PKBM, serta para tutor dari seluruh Indonesia. Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. (PM-02)
